KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) atau tinjauan lapangan ke Panti Asuhan Annur Azwar yang berlokasi di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari yang diduga meresahkan masyarakat.
Sidak ini diketahui sebagai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kota Kendari, Kepala Dinsos Kendari, perwakilan Kementrian Sosial Kota Kendari, pengurus Panti Asuhan Annur Azwar, Camat Puuwatu, Lurah Puuwatu dan sejumlah warga RW 05 Kelurahan Puuwatu pada Senin tanggal 29 Mei 2023.
Saat RDP yang lalu terjadi perdebatan hebat antara masyarakat dan pemilik serta pengelola Panti Asuhan Annur Aswar. Warga mengeluhkan adanya dugaan ekploitasi anak, hak-hak anak yatim yang dimanipulasi oleh pemilik panti dan adanya dugaan klaim anak asuh yang di ambil dari anak-anak tetangga.
Sedang pengelola panti asuhan menapik dugaan tersebut, ketimpangan informasi yang terjadi membuat dewan menyimpulkan untuk melakukan sidak guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Rahman Tawulo mengatakan sidak ini akan dilakukan oleh seluruh jajaran Komisi I DPRD Kota Kendari bersama Dinas Sosial Kota Kendari dan pemerintah setempat.
“Sidak nanti untuk memastikan kebenaran informasi saat RDP lalu dan fakta di lapangan,” ucapnya saat diwawancarai jurnalis media Online1.id dikantornya, Jumat (2/6/2023).
Ia melanjutkan, Panti Asuhan Annur Azwar harus jelas dari segi administrasinya, utamanya anak asuh dan yang diasuh. Dari data yang diterima oleh Dewan melalui Dinsos Kota Kendari, anak asuh yang berada di panti tersebut berjumlah 20 orang. Namun soal kebenaran dari anak asuh tersebut akan diketahui saat sidak nantinya.
“Anak asuh dari data dinsos itu 20 orang, kalau mereka mempersiapkan datanya, kita mundur ke belakang, data dinsos yang dipakai,” terangnya.
Saat ditanyai soal tuntunan masyarakat yang anaknya di jadikan anak asuh namun haknya tidak diberikan, Rahman Tawulo menjawab baiknya pihak panti asuhan memenuhi apa yang diminta oleh masyarakat.
“Semua yang dikeluhkan masyarakat akan kita cocokkan dan masuk dalam agenda sidak nantinya,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Abdul Rauf menegaskan tidak akan melanjutkan izin operasional panti tesebut hingga masalah tersebut selesai.
“Kami Dinas Sosial menegaskan untuk sementara tidak melanjutkan izin operasional dari Panti Asuhan Annur Azwar sebelum ada kesepakatan, baik dari DPRD Kota Kendari, pemerintah dan masyarakat sekitar pondok,” tegasnya.
Sekedar informasi, tak diperpanjangnya izin operasional Panti Asuhan An-Nur Azwar bisa dipastikan lembaga tersebut tak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Laporan: Sulthan
