KENDARI – Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengaku bulan Suci Ramadhan tahun ini jauh berbeda bagi kebanyakan UMKM. Menurut Pelaksana Ketua DPD APARSI Sultra, Evan bahwa salah satu penyebabnya yaitu turunnya daya beli masyarakat.
Hal tersebut kata Evan, dirasakan oleh pedagang pasar rakyat yang berada di Kota Kendari dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Menurutnya, penyebab turun nya daya beli masyarakat di pasar rakyat karena berjamur nya pasar pasar bayangan yang tidak lagi terkontrol oleh pemerintah dengan baik.
Evan berpendapat, salah satu sebab banyaknya pasar bayangan karena kurangnya ketegasan dan pengawasan dari pihak pemerintah setempat atau OPD terkait dalam melakukan penertiban bagi pasar atau sekelompok UMKM yang berjualan tidak pada tempatnya.
Kemudian manajemen pasar rakyat yang masih konservatif, yang tidak mengedepankan keberpihakan terhadap pedagang atau pelaku UMKM itu sendiri.
Sebagai Ketua Pelaksana DPD APARSI Sultra Evan mendorong pemerintah provinsi yang baru dilantik agar berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam memperhatikan eksistensi pasar rakyat sebagai pondasi ekonomi kerakyatan, salah satunya membatasi Keberadaan Alfa Mart dan Indomaret yang mengancam eksistensi pasar rakyat, sistem zonasi minimarket atau swalayan agar di berlakukan dengan tujuan keberadaannya yang dekat dengan pasar rakyat perlu di perhatikan.
Evan juga mendorong pemerintah provinsi yang dipimpin Mayjen (Purn) Andi Sumangerukka sebagai Gubernur dan Hugua sebagai Wakil Gubernur, agar mendesign dan memprakarsai pembangunan pasar tematik khusus UMKM yang berbasis non tunai sebagai icon baru Provinsi Sulawesi Tenggara,
“Kami di DPD APARSI Prov Sultra siap bersinergi dengan pemerintah secara sukarela apabila dibutuhkan kami akan membantu pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut, mengingat di Provinsi Sultra belum ada pasar tematik yang representatif bagi UMKM selain itu juga mengingat membludak nya UMKM yang berjualan di sembarang tempat yang sangat menganggu arus lalulintas dan juga mengancam eksistensi pasar rakyat yang dibangun oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ucap Evan Rabu (12/3/2025).
Penulis: Musdar
