Penulis: Devi Abiyah Oktavania Kaimoeddin, Mahasiswa FPSB Universitas Islam Indonesia 2020
ASEAN merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya sekaligus untuk memajukan perdamaian dan stabilitas keamanan regionalnya. ASEAN mempunyai 3 pilar kerjasama, yaitu Pilar Politik dan Keamanan, Pilar Ekonomi dan Pilar Sosial dan Budaya.
Salah satu bagian dari ASEAN yaitu ADMM (Defense Ministers’ Meeting) dengan tugas untuk mengatasi ancaman tradisional. Namun dengan adanya ADMM ini apakah dapat membantu peranannya dalam ASEAN sebagai badan yang siap menangani segala ancaman yang ada dan apakh berjalan dengan lancar ?
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto meminta negara-negara ASEAN tidak terpecah belah dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam pertemuan Menteri Pertahanan Negara ASEAN ke-15 yang diadakan secara virtual pada Selasa, Prabowo menekankan mengenai pentingnya menjaga dan mempertahankan kesatuan negara ASEAN. Hal itu juga sesuai dengan perspektif pertahanan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Dia juga mendorong negara besar di kawasan untuk bekerja sama dan membangun saling kepercayaan sehingga menghasilkan situasi yang menguntungkan untuk seluruh masyarakat ASEAN. Dengan adanya pernyataan dari Menteri Prabowo Subianto terlihat jelas bahwa pada ASEAN terdapat rasa takut akan ancaman dari luar maupun dari negara-negara yan mengikutinya. Jika dilihat dari segi pertahanan, Indonesia memiliki pertahanan yan cukup bagus, maka apakah masih diperlukan ADMM untuk berjaga-jaga bagi negara sendiri?.
Jika dilihat dari keadaan saat ini, ASEAN memang perlu pertahanan untuk mengatasi ancaman dari tradisional maupun non tradisional. Ada perubahan dalam cara menangani masalah keamanan di Asia Tenggara. Misalnya, konflik yang dulu melibatkan wilayah darat dan laut, jalur perdagangan, dan keamanan maritim, kini menjadi masalah yang melibatkan aktivitas teroris, perompakan, dan illegal fishing. Selain itu, kekuatan negara-negara di Asia Tenggara juga menjadi faktor bagaimana isu-isu tersebut ditangani.
Indonesia ingin melindungi kepentingannya di kawasan Asia Tenggara, sehingga perlu mengkomunikasikan kepentingan tersebut kepada negara lain di kawasan tersebut. Komunikasi ini penting karena dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan konflik antar negara di kawasan. Mentalitas konflik ini berpotensi menimbulkan masalah keamanan di kawasan, khususnya dengan negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara. Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) merupakan forum yang dapat digunakan Indonesia untuk mengkomunikasikan kebijakan pertahanannya kepada negara-negara Asia Tenggara lainnya.
ADMM merupakan salah satu pilar Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. ADMM membantu membangun kepercayaan antar negara dalam komunitas, dan merupakan salah satu dasar dalam membentuk komunitas. Dalam hal ini, ADMM menjadi penting karena membantu memastikan bahwa kebijakan pertahanan yang dikeluarkan oleh negara-negara dalam komunitas tersebut tidak mengancam negara lain.
ASEAN memiliki aliansi militer yang disebut Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ADMM). Aliansi ini membantu negara-negara ASEAN bekerja sama secara militer dan memperkuat hubungan mereka. ADMM juga penting bagi Indonesia karena dapat membantu Indonesia menjalankan diplomasi pertahanannya di kawasan Asia Tenggara maupun dengan negara lain di luar kawasan.
Tulisan ini melihat bagaimana Indonesia berupaya untuk mengamankan dan mencapai kepentingan nasionalnya terkait dengan mensosialisasikan kebijakan pertahanan domestik maupun upaya untuk menciptakan keamanan dalam negeri dan terkait dengan kepentingan untuk memainkan peranan penting dalam struktur keamanan di Asia Tenggara melalui ADMM. Diplomasi pertahanan melalui ADMM menjadi menarik karena implementasi dari diplomasi pertahanan khususnya yang dilakukan oleh Indonesia masih sangat minim. Kajian mengenai diplomasi pertahanan masih dilakukan dalam tataran yang sangat umum khususnya terkait dengan kajian teoritis dan konseptual serta menitikberatkan kepada diplomasi yang masih bersifat bilateral dan sangat teknis. Diplomasi pertahanan bilateral senantiasa mengedepankan sisi kerja sama dalam bidang pembelian alutsista, pertukaran perwira, transfer teknologi dan lain-lain. Padahal esensi dari diplomasi bukan hanya dilakukan pada tataran bilateral namun juga dalam tataran multilateral.
Bagi Indonesia, pandangan yang sama terhadap dinamika keamanan kawasan dan pemahaman terhadap kebijakan pertahanan yang dijalankan Indonesia menjadi sangat penting untuk menghindarkan kecurigaan serta potensi konflik. Hal ini dapat terjadi mengingat Indonesia tengah berupaya untuk menata dan memperbaharui sistem pertahanan yang terkait dengan modernisasi Alutsista melalui platform MEF. Selain itu, diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dalam ADMM dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan serta bantuan baik saran maupun teknis terhadap berbagai permasalahan keamanan domestik yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan demikian Indonesia akan lebih efektif dalam menetralisir berbagai ancaman dalam tataran domestik tersebut. Dalam hal ini, Indonesia tentu saja harus mendatangkan berbagai alutsista dari negara lain maupun dengan menjalin kerja sama pertahanan dengan negara lain demi tercapainya tujuan tersebut. Kebijakan seperti ini tidak jarang akan menimbulkan kekhawatiran dari negara lain terhadap perilaku tersebut ditujukan untuk mempersiapkan diri untuk menyerang negaranya. Terlebih mentalitas konfliktif masih sangat mungkin muncul sebagai prespektif dalam memandang kebijakan yang diambil oleh Indonesia untuk memodernisasi sistem pertahanannya tersebut. Hal ini dapat diwujudkan melalui ADMM karena dalam hal ini, Indonesia yang kemudian diwakili oleh Menteri Pertahanan dapat menjelaskan program-program maupun platform kebijakan yang terkait dengan pertahanan yang diambil oleh Indonesia secara terbuka kepada para menteri pertahanan negara-negara Asia Tenggara dan negara luar yang berpartisipasi dalam ADMM. Penjelasan ini akan mampu untuk meredam berbagai kecurigaan dan meyakinkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara bahwa kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam bidang pertahanan bukan ditujukan untuk mengancam mereka. ***
