KENDARI – Komisi II DPRD Kota Kendari meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk melakukan identifikasi penyebab Inflasi di Kota Kendari.
Wakil Ketua Komisi II Sahabuddin mengatakan, persoalan inflasi atau kenaikan harga bahan pokok yang menjadi keluhan masyarakat sudah di tampung dan sudah sampaikan kepada pemerintah kota melalui tim pengendali inflasi daerah yang sudah dibentuk pemerintah kota.
“Saat itu kita sampaikan, agar pemerintah bisa melakukan identifikasi secara menyeluruh penyebab inflasi. Dengan begitu, pemerintah bisa mencegah jika kembali terjadi inflasi di tahun 2023 ini,” ujar Sahabuddin, Rabu (18/1/2023).
Menurut Politikus Golkar itu, untuk mencegah inflasi, ia menyarankan agar pemerintah kota bisa melakukan langkah-langkah seperti melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah tetangga. Apalagi, Kota Kendari masih bergantung oleh pasokan dari daerah tetangga.
“Disamping menjaga kestabilan harga sembako, pemerintah bersama DPRD Kota Kendari juga harus bisa meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Sahabuddin berharap, saat penetapan anggaran pendapatan belanja dan darah (APBD) di tahun 2023 berjalan, pemerintah segera melakukan implementasi agar semua kegiatan yang sudah di bahas dapat terlaksana lebih cepat sehingga serapan dimasyarakat terkait peredaran keuangan itu bisa terus terjaga.
“Kami Komisi II DPRD Kendari meminta agar Pemkot Kendari selalu memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat. Kemudian, pemerintah juga harus memaksimalkan penyerapan anggaran sehingga tepat guna dan tepat sasaran untuk masyarakat,” minta Sahabuddin.
Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Alda Kesutan Lapae memastikan, kebutuhan bahan pokok di tahun 2023 cukup untuk masyarakat Kendari. Bahkan kata dia, ketersediaan bahan pokok juga untuk mencegah inflasi.
“Berdasarkan hasil sidak du seluruh distributor, kita pastikan bahan pokok di Kendari cukup,” tutup Alda Kesutan Lapae.
Laporan: Arda
