KENDARI – DPRD Kota Kendari menyerahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.
Dua materi Raperda yaitu Penyelenggaraan Pemakaman dan Raperda tentang Penataan Pedagang Kali Lima dan Penyelenggaraan Pasar Rakyat Kota Kendari. Penyerahan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari, Senin (27/11/2023).
Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengapresiasi inisiatif DPRD Kota Kendari dalam memikirkan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan daerah.
Karena memang dalam ketentuan perundang-undangan DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan peraturan daerah.
“Terkait hal yang diusulkan, pertama area pemakaman memang menjadi penting karena kota ini sedang berkembang tumbuh sedangkan area pemakaman kita diperkirakan 5 tahun lagi sudah akan penuh,” ungkapnya.
Lanjutnya, Asmawa mengatakan, Pemerintah Kota Kendari akan mengambil langkah-langkah yang terukur untuk masalah ini.
“Karena apapun itu adalah kebutuhan sehingga kita perlu memberi ruang bukan hanya pemerintah tetapi juga kepada sektor swasta untuk bersama-sama, bahkan ada usulan dari salah satu fraksi kalau perlu yang dipikirkan bukan hanya di Punggolaka tetapi di sebelas kecamatan ada pemakaman di masing-masing wilayah,” tambahnya.
Selain itu, Kepala Biro Umum Mendagri ini juga mengungkapkan, Raperda tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Penyelenggaraan Pasar Rakyat juga sangat penting sekali.
Karena menurut Kepala Biro Umum Mendagri, salah satu ciri khas kota yaitu tumbuh berkembang tetapi harus tetap tertib dan rapih. Kondisinya sekarang di setiap sudut kota masih ada pedagang kaki lima yang menempati ruang-ruang yang memang dilarang.
“Oleh karena itu kami sangat memberi apresiasi untuk hal ini, seiring dengan upaya pemerintah kota menertibkan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai,” pungkasnya.
Selanjutnya, Asmawa mengaku akan merespon dengan menindaklanjuti dan segera mengagendakan penyiapan dukungan dari sisi materi termasuk mengikuti pembahasan yang di agendakan DPRD Kota Kendari. **
