Kendari – Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulawesi Tenggara, Aksan Jaya Putra (AJP) kembali melaksanakan reses masa sidang I Tahun 2022-2023.
Penyerapan aspirasi hari pertama ini, AJP memilih lokasi reses di Kompleks BTN I Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Kamis (2/2/2023).
Pada kesempatan itu, sejumlah warga menyampaikan keluhan dan permintaan menyangkut kebutuhan masyarakat yang berada di Kompleks BTN I.
Salah satunya, tokoh masyarakat BTN I, Muhtar mengatakan, banyak masyarakat yang menginginkan perbaikan drainase khususnya. Sebab, jika musim penghujan kemampuan drainase saat ini sudah tidak dapat menampung debit air.
BACA JUGA Sahabat Kendari Bisa Deklarasi Dukung Aksan Jaya Putra di Pileg dan Pilkada Kendari 2024
Karena keterbatasan penampungan air, akhirnya air hujan tersebut merembet ke rumah-rumah warga. Selain itu, dia juga meminta kepada AJP agar permintaan lainnya seperti sumur bor, jalan rabat beton, tempat sampah dan gundukan buatan atau akrab disebut polisi tidur.
“Kami bersyukur, pak AJP datang ditempat ini menyerap aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dan permintaan kami bisa direalisasikan,” ujar dia.
Setelah mendengar aspirasi masyarakat yang rata-rata menyoal masalah infrastruktur, AJP mengatakan bahwa dirinya akan memperjuangkan apa yang menjadi keluhan warga BTN I.
BACA JUGAÂ Aksan Jaya Putra Beber Calon Pendamping di Pilkada Kota Kendari 2024
Semua keluhan termasuk permintaan warga bakal ditindaklanjutinya dengan menghadirkan OPD atau dinas terkait, untuk mengecek secara langsung.
“Saya akan tindaklanjuti hasil reses hari ini, jika berkaitan dengan infrastruktur seperti drainase, tempat sampah, sumur bor kita akan hadirkan Dinas PUPR dan Cipta Karya,” katanya.
Hanya ditegaskannya, terkait permintaan warga tidak begitu saja langsung direalisasikan. Semua punya tahapan dan proses yang cukup panjang hingga sampai pada perealisasian.
Pasalnya, tugas DPRD hanya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Endingnya ada di pemerintah, karena pemerintah yang punya otoritas untuk menganggarkan.
“Kewenangan semua ada di pemerintah, kami hanya memperjuangkan aspirasi konstituen lewat pembahasan badan anggaran,” jelasnya.
Perihal aspirasi lainnya, seperti usulan pembuatan gundukan buatan atau polisi tidur, tambah AJP, warga tidak perlu menunggu anggaran dari pemerintah.
“Terkait itu (polisi tidur), saya akan membantu memakai uang pribadi saya,” pungkasnya
Laporan: Mus
